Kebijakan Yang Mempengaruhi Bisnis Indonesia Dalam Sektor Properti

Posted on

Pada pertengahan 2013 terjadi pergeseran kebijakan pada bisnis Indonesia yang akan berdampak besar pada sektor properti di Indonesia. Meskipun pada tahun 2013 terdaftar pengembang properti masih memiliki penghasilan besar, saham mereka mulai jatuh di tengah jalan sepanjang tahun karena adanya perubahan kebijakan. 

Kebijakan Yang Mempengaruhi Bisnis Indonesia Dalam Sektor Properti

Oleh karena itu, Bank Indonesia memutuskan untuk memperkenalkan kebijakan moneter yang lebih ketat (kebijakan moneter dan fiskal yang bijaksana telah menjadi ciri khas pemerintah Indonesia dalam era krisis keuangan pasca-Asia) pada bisnis Indonesia. Memang ada gelembung properti yang berkembang di Indonesia pada periode 2012-2013  yang masih belum jelas.

Mengingat bahwa permintaan properti domestik tetap tinggi, sementara sebagian besar pembelian dilakukan oleh pengguna akhir. Pihak berwenang Indonesia mungkin telah bereaksi berlebihan dalam hal ini (meskipun harga properti memang meningkat curam perlu diingat bahwa kenaikan harga ini berasal dari basis rendah). 

Perubahan Kebijakan yang Dilakukan Bank Indonesia

Bank Indonesia benar tentang pembelian spekulatif untuk unit properti di bisnis Indonesia yang akan dibeli dan dijual oleh investor non-end pengguna, bahkan sebelum pembangunan proyek telah dimulai. Hal ini memunculkan kenaikan harga yang curam. Bank Indonesia melakukan beberapa perubahan kebijakan moneter dalam rangka mendinginkan sektor properti bangsa.

Di paruh kedua 2013 itu menaikkan minimum uang muka (DP) persyaratan untuk pembelian properti dan menahan hipotik, untuk kepemilikan rumah kedua (untuk mencegah yang berlebihan membangun-up utang perumahan). Bank lokal juga dilarang memberikan pinjaman untuk pembelian properti yang masih dalam proses konstruksi (untuk kedua kalinya, atau lebih, pembeli rumah). 

Persyaratan DP yang tinggi diterapkan pada properti yang berukuran lebih dari 70 meter persegi, perubahan kebijakan melibatkan suku bunga acuan. Setelah tingkat BI yang rendah secara historis di 5,75 persen, Bank Indonesia secara bertahap. Namun secara agresif, menaikkan suku bunga BI menjadi 7,50 persen antara 2013 Juni dan November 2014.

Kenaikan suku bunga disebabkan oleh keprihatinan tentang gelembung properti pada bisnis ini. Lebih penting lagi, bank sentral berusaha memerangi inflasi tinggi (disebabkan oleh Reformasi harga bahan bakar bersubsidi), mengurangi defisit rekening giro Indonesia yang luas, dan untuk menjaga stabilitas keuangan.

Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Properti 

Karena pertumbuhan ekonomi bisnis Indonesia melambat antara 2011 dan 2015, pihak berwenang Indonesia sangat ingin menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan. Dengan keterbatasan ruang untuk memangkas angka BI Rate (karena tingginya inflasi, defisit rekening giro dan tekanan eksternal yang berat di tengah menjulang tinggi suku bunga AS dan dampak negatif.

 Bank Indonesia menaikkan pinjaman-ke-nilai (LTV) rasio untuk pinjaman hipotek rumah per Juni 2015, sehingga mengurangi kewajiban DP minimum untuk pembeli rumah pertama (yang bergerak sangat banyak disambut oleh pengembang properti Indonesia). Rasio LTV maksimum untuk pembelian rumah pertama dinaikkan menjadi 80 persen (dari 70 persen sebelumnya).

Sedangkan untuk pembelian rumah kedua rasio LTV maksimum dinaikkan menjadi 70 persen (dari 60 persen sebelumnya). Terakhir, rasio baru 60 persen (dari 50 persen sebelumnya) untuk rumah ketiga. Hal ini berlaku untuk properti di atas 70 meter persegi menggunakan pembiayaan konvensional.

Pada bulan Juni 2016 Bank Indonesia mengumumkan bahwa per 1 Agustus 2016 rasio LTV akan dinaikkan lagi sebesar 5 persen karena pasar properti negara belum pulih. Selain itu, pada semester pertama 2016 bank sentral mampu memotong BI Rate dari 7,50 persen menjadi 6,50 persen sebagai inflasi terhadap bisnis Indonesia.